JAS BIRU

JAS BIRU
( Jangan Sekali - sekali Bingungkan Guru)
Oleh: Dimasmul Prajekan*

Guru senantiasa jadi eksperimen? Bisa benar bisa tidak. Persoalan yang terjadi saat ini bukan pemerintah miskin gagasan. Justru sebaiknya. Terlalu tumpang tindihnya gagasan dalam rangka mengembangkan profesionalitas para guru. Sejuta wacana yang dilemparkan seringkali paradoksal dengan yang lainnya.

Tergopoh-gopohnya pemerintah dalam pemberlakuan sebuah desain kurikulum, misalnya, telah berbuntut panjang yang tak berkesudahan. Dari persoalan bongkar pasang mata pelajaran, penilaian, hingga manajement buku yang amburadul. Guru seringkali menjadi korban kebijakan setengah hati. Sekitar 4 tahun silam persoalan terbesar K13 adalah pengadaan dan pendistribusian buku guru dan siswa. Hingga saat inipun, permasalahan belum mengering. Lihat saja fakta di lapangan, hingga semester berjalan, buku pegangan guru dan siswa tak juga didapat. Bahkan wacana perubahan kurikulum, telah membuat dagdigdug para guru.Lontaran Kurikulum Nasional yang bagaimana lagi?

Belum lagi persoalan Kekurangan guru yang tak direspon secara sungguh - sungguh.Tahun 2018 menurut data real akan terjadi eksodus para guru menuju dunia 'purna bakti'. Sebab pada tahun ini, di jenjang pendidikan dasar merupakan tahun - tahun pensiun dari program Guru Inpres pada dasarnya Warsa 70 dan 80an, yang dicanangkan pemerintah orba saat itu.
Ironisnya, kendati data sudah disuguhkan PGRI tentang kekurangan guru, realitanya, pemegang kebijakan masih terlalu hati - hati menyikapi tuntutan PGRI. Padahal, persoalan Kekurangan guru akan berdampak serius terhadap kualitas pendidikan.
Bagaimana mungkin pendidikan ini disebut berkualitas, jika kelas - kelas mulai sepi tanpa guru. GTT ? Mereka juga tidak tinggal diam, berjibaku dengan peran ganda sebagai Operator sekolah. Di sekolah pelosok tak ada tenaga administrasi, bahkan harus merangkap sebagai petugas dan pelayan di Perpustakaan sekolah. Itupun kadang harus bernasib tragis, karena tak memenuhi 24 jam perminggu harus pasrah tidak dapat tunjangan.

Yang berstatus 'guru negeri' pun kadang digoda dengan beragam isu dan regulasi yang tak pro guru. Mulai dari diberlakukannya pasing grade 80, bagi calon penerima TPP,  keahlian ganda, hingga persoalan absensi 3 hari yang berujung pada penyunatan TPP.

Pembelaan PGRI terhadap para kader dan anggota, bukan berarti dimaknai sebagai anti kemajuan dan anti perubahan. Tidak. PGRI sebagai kekuatan garda depan dalam pendidikan, memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk mengeksplorasi kemampuan para guru untuk berada pada zona profesional yang sebenarnya. Tentu hal ini tidak instan.Tak seperti mimpi Roro Jonggrang menuntut dibuatkan 1000 candi dalam semalam.
Profesionalitas adalah proses. Betapa banyak kader telah berlatih menulis, menuangkan gagasan seputar pengembangan profesinya. Di daerah - daerah telah banyak bertebaran media yang mewadahi para guru untuk berekspresi. Tentu hal ini berkaitan dengan waktu. Ada yang belajar dan langsung bisa lari,ada yang berlatih dan masih tertatih - tatih. Semua telah berupaya untuk menyesuaikan dengan himpitan zaman. Yang perlu dimaklumi adalah saat masih muda dan belia tak sempat mengalami pembiasaan melakukan penelitian, menulis di koran, lantas dihadapkan pada regulasi yang memaksanya harus berbuat. Tentu perlu waktu, perlu beradaptasi dengan suasana baru.Hal ini akan sangat berbeda dengan guru milenial yang langsung berhadapan dengan pembiasaan dan pembudayaan presentasi ilmiah. Disinilah perlu kesabaran para pengambil kebijakan.

Kegundahan para guru ditambah dengan lahirnya PP 19/2017. Pasal - pasal yang debatable tentang pemenuhan jam mengajar tetap menjadi duri dalam daging. Ayat yang berkenaan dengan rasio siswa tetap mengusik ketenangan para guru, khususnya di pucuk gunung yang rerata  siswanya tiap kelas dibawa angka 10 anak. Hal ini bukan berarti ketidakmampuan sekolah sebagai magnet untuk menarik siswa, akan tetapi keberhasilan Program Keluarga Berencana dengan 2 Anak Cukup telah mampu meminimalisasi jumlah kelahiran.
Adilkah jika keberhasilan KB, lantas ditimpakan sebagai kegagalan seorang guru?

Sebagai kekuatan moral, PGRI akan tetap mampu meyakinkan para pengambil keputusan agar lebih melihat suasana yang lebih merakyat.
Semoga di arena Kongkernas Batam  tanggal 1 - 4 Februari 2018 sedikit demi sedikit, tak ada statement pemerintah yang membuat bingung para guru.
JAS BIRU !

*Sekretaris PGRI Kab.Bondowoso