POLITIK PGRI, ANTARA TEKS DAN KONTEKS

Oleh : Dimasmul Prajekan*

Pergumulan pemikiran tentang boleh tidaknya PGRI berpolitik senantiasa menjadi trending topic yang menarik untuk dibaca. Satu sisi PGRI harus netral, independen dan mengayomi semuanya, sisi lain, ada hasrat memasuki dunia politik dengan segenap aromanya.

Persoalan makin menghangat disaat salah seorang Pengurus Besar PGRI tertangkap kamera media, berada pada kerumunan tokoh - tokoh politik. Hal inilah yang seakan menegaskan Sang Pengurus mendukung pencalonan salah satu kandidat. Kendati publik harus lebih arif mencari tahu tentang hal ikhwal keberadaan dan kapasitasnya. Mewakili organisasi atau sebagai pribadi? Atau secara kebetulan silaturrahmi dan tertangkap kamera???? He...

Terlepas kasus khusus di atas benar atau tidak, kita sebaiknya mengambil pelajaran dan membuka kembali sejarah panjang PGRI dan meramunya dengan regulasi dan kesepakatan - kesepakatan organisasional.
PGRI akan belajar cepat dan menyimpulkannya secara cepat dan tepat pula. PGRI akan membuka primbon AD/ART sebagai rambu - rambu semua komponen organisasi untuk melangkah.

Interpretasi liar dan individual harus dijinakkan dengan payung hukum AD ART. Setiap pengurus yang sudah dilantik untuk setia tak berpindah ke lain hati,tak boleh tergoda oleh kekuatan eksternal yang  menggeret seseorang menjadi bagian dari kekuatan politik.

Secara tekstual, tak ada satu ayatpun yang membenarkan bahwa seorang pengurus diperkenanankan menempel sebagai Tim sukses atau pengurus partai.PGRI sdalah independen, non partisan, dan unitaristik.

Godaaan - godaan politik adalah manusiawi dan wajar. Sebab sebagai manusia kita punya naluri untuk berpolitik. Kita terlanjur lahir menjadi bagian dari manusia politik. Sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung kita berada dalam kepungan politik.

Hanya masalahnya, bagaimana menyalurkan hasrat berpolitik sesuai teks dan konteks. Sehingga kehadiran seseorang di dunia politik tidak terkesan ambigu. Pada satu sisi kita menginginkan menjadi pengurus PGRI yang jndependen, pada sisi lain ingiin menjadi  politisi atau Tim sukses politisi. Sebagai upaya memegang khittah suci tentang sifat PGRI yang unitaristik, kurang elok rasanya manakala menggiring para kader untuk menyukseskan kandidat tertentu. Untuk menghentikan perdebatan brutal seperti ini cukup arif bila pengurus yang berniat terjun ke dunia politik untuk melakukan pergantian antar waktu dari kepengurusan PGRI. Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan, conflic of interest.

PGRI adalah kekuatan yang diperhitungkan mengingat jumlah anggota yang cukup signigikan. Bukti di lapangan banyak parpol yang melirik PGRI. Tak sedikit Pengurus Parpol melamar para kader untuk maju sebagai bacaleg.

Berangkat dari kenyataan seperti ini, banyak kader yang menterjemahkan politik kontekstual dengan setuasi 'kekinian', memasuki dunia politik praktis. Itu sah - sah saja. Yang perlu diperhatikan manakala politik tekstual yang bersifat rijid tak pernah kita dapatkan di AD ART, tentu kita tak mungkin menggedor regulasi organisasi sesuai yang kita maui. Kita harus menjadi makmum bagi setiap regulasi organisasi.

Gejala kekinian itu terlihat dengan  banyak kader kesengsem dan mengidolakan tokoh partai. Tentu hal itu tak dapat disalahkan. Sayapun punya tokoh yang menjadi idola. Cuma ketika kita selfi bareng dengan Sang Pujaan dan dengan tidak sadar kita dijepret oleh nyamuk pers yang nakal, tentu isu akan digoreng - goreng dan digiring kemana - mana. Maka kata kuncinya adalah setiap kader agar berhati - hati.

Realitas politik kontekstual boleh juga ditangkap oleh para kader yang memiliki jejaring dukungan yang cukup untuk memasuki dunia politik yang lebih nyata. Ia nyaleg lewat parpol tertentu.Diharapkan kehadirannya bisa mengendorse suara guru bisa bergaung di Senayan.  Atau peluang yang sangat tepat adalah memasuki lewat pintu Dewan Perwakilan Daerah( DPD ).

Politik kontekstual  PGRI adalah PGRI harus memiliki peran - peran politis yang , tanpa secara langsung menjadi Pengurus dan Tim Sukses. Saya yakin para kader akan mampu memainkan perannya dengan cerdik tanpa harus menciderai dan melanggar AD/ART. Dalam Pilgub Jatim kemarin PGRI Jatim telah memberikan teladan yabg bagus tentang netralitas produktif kontributif. PGRI Jatim telah mampu menjaga kedekatan yabg sama dengan para paslon.

Oleh sebab itu, peristiwa - peristiwa organisasi seperti konferensi kerja, Rapat Koordinasi pimpinan adalah sarana yang harus mampu menjawab dahaga dan persoalan kader hingga di akar rumput. Ketika keputusan kolektif sudah diambil semua elemen wajib untuk mengamankannya. Loyalitas kita adalah loyalitas kepada organisasi bukan kepada perorangan. Maka tak ada alasan di saat organisasi sudah ketuk palu, semua akan mengamininya. Itulah ujian soliditas.

* Sekretaris PGRI Kab.Bondowoso