Pilkada Berkah Demokrasi Bermakna

Dimasmul Prajekan"

Setiap datang hajat lima tahunan, selalu saja bersua dengan warna warta dan ragam  suhu propaganda poltik Indonesia. Jika monarki menjadi.potret ketidakberdayaan rakyat, karena kekuasaan palu godam di satu tangan, maka demokrasi mengajarkan keterbukaan dan keberanian bersuara dan berpendapat. Pilihan yang menjadi privasi dan mempribadi, akan menjadi wajah kolektif dan masif. Kesamaan nasib, ideologi, visi dan misi menjadi alasan untuk berkumpul dalam ruang yang sama dan menggunakan kaos kebanggaan yg sama. Dalam teori Psikologi Massa, orang dalam kesendirian merasakan ketakutan untuk bersuara, dalam sebuah kerumunan, seseorang berubah menjadi  sosok nekad dan pemberani.

Demokrasi adalah ekspresi  egalitarian, dan menjunjung kemerdekaan bersuara. Oleh sebab itu suara emas kita, begitu mahal dan tak ternilai. Kendati demikian, suara - suara indah itu tak layak diperjualbelikan di pasar demokrasi. Apalagi hanya ditukar dengan sembako basi.

Bursa pertarungan akan diisi oleh bacalon yang menjanjikan kehidupan yang lebih bermantabat. Propaganda cantik hingga kampanye penuh intrik akan mengisi lembaran agenda tahapan pemilihan. Janji gombal dan narasi binal atau konsep brilian dan gagasan mengedepan akan menjadi  pintu masuk paslon untuk memikat mangsa pemilih.

Pilkada serentak 2024, adalah momentum strategis untuk mempertontonkan kepada dunia, tentang kedewasaan berdemokrasi. Kedewasaan itu diukur bukan karena lamanya menerapkan demokrasi, tapi kesadaran untuk menjadi bagian dari komponen  kepemilihan yang sehat, mencerahkan, dan bermartabat. Semakin sadar untuk memproduksi pilkada yang berkualitas, sejak saat itu kita memasuki  panggung kematangan dan pendewasaan.

Pilkada itu memang genit, penuh magnet untuk memikat calon pengikut.  Ia menjadi salah satu tiang penyanggah kehidupan bernegara di Indonesia. Kalau tidak menggunakan demokrasi, model bernegara  macam apa lagi yang kita anggap memiliki stamina unggul dalam  berbangsa dan bernegara? Ketika kita bersepakat dengan Pancasila yang mengajarkan permusyawaratan, sejak saat itu kita gembok elusi dan pikiran halu untuk mengganti diluar sistem demokrasi. 

Godaan - godaan untuk menggunakan pikiran yang tidak Pancasilais telah terbukti menghancurkan sendi sendi bernegara. Kita ingat bagaimana PKi melakukan politik bumi hangus dalam tragedi  G30S/PKI., tidak menyelesaikan masalah.  Pikiran liar mengganti Pancasila dengan komunisme, marxisme, atheisme, telah mengangkangi realitas budaya dan politik dalam prilaku hidup gotong royong.

Sebagai bangsa yang mengalami proses pendewasaan berdemokrasi, saya menyisakan keyakinan, dan harapan terlalu melangit Pilkada 2024 adalah Pilkada yng diisi dengan  lagu penuh cinta, mimpi besar menjadi Indonesia yg bermartabat. Gagasan - gagasan suci tentang Indonesia yg berprestasi akan diikat oleh para pemilih yang haus akan kebaikan. Banyak orang mengatakan, Indonesia sedang tak baik - baik saja. Jika asumsi ini benar, maka Pilkada mendatang adalah berkontestasi dalam ide, berkompetisi dalam kemampuan kontributif, solutif, bukan kolutif, koruftif, dan destruktif.

Motivasi Cinta, 25/092024

Sekolah Tanpa Pengawas?

 

Oleh : Dimasmul Prajekan*

 

 Sebuah adagium klasik sering menyapa kita di saat masuk sebuah kantor, bekerja tanpa diperintah, tanpa menjalankan perintah. Sepotong kalimat indah untuk menumbuhkan semangat diantara kerja para pegawai atau karyawan. Pesan moral yang demikian bermakna, dalam membangun ritus pekerjaan sehari – hari.

Dalam budaya kerja, setiap orang dihinggapi rasa ditemukan oleh orang – orang yang amanah untuk menyatukan pekerjaan kita. Dimana – mana masih diperlukan perangkat kelembagaan pengawasan. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), BPK, Inspektorat, Pengawas Pemilu, sebagai ikhtiar menyatukan lembaga yang dibawa tanggung jawab. Lembaga –lembaga seperti KPK kehadirannya untuk mereduksi kesalahan dalam menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar .

Kadang-kadang kita butuh untuk melakukan pekerjaan adrinalin. Perlunya orang lain untuk meningkatkan gairah dalam sebuah aktifitas, sebagai mentor sekaligus motivator. Begitu pentingnya budaya pengawasan, beberapa dekade silam pernah populer gerakan yang disebut waskat ( pengawasan melekat ). Hal ini sebagai upaya upaya saat itu untuk menekan pemerintahan yang dapat merugikan negara.

Bulan - bulan terakhir pendidikan dihebohkan penghapusan penghapusan Pengawas Sekolah. Wacana itu datang dari Indra Charismiaji, salah seorang pengamat pendidikan. Ia beralasan, peran Pengawas Sekolah tak dibutuhkan lagi. Justru dengan adanya Pengawas Sekolah, pendidikan menjadi amburadul.

Inilah pernyataan yang sangat penting bagi para pelaku pendidikan, khususnya para Pengawas Sekolah. Peran Pengawas Sekolah dianggap menjadi penghambat, kalau perlu diamputasi dalam derap dinamika pendidikan Indonesia. Sebuah masalah klasik yang menggugat eksistensi dan kualitas peran Pengawas Sekolah. Jika kritik ini benar-benar adanya, perlu direspons secara positif, siapa pun tidak perlu membayar jenggot.

Bisa jadi yang wajib dipertanyakan adalah mekanisme pengadaan Pengawas Sekolah, Standar Operation Prosedur ( SOP ), sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlunya pembenahan tentang tata kelola, pembingkaian, dan revitalisasi peran Pengawas Sekolah agar menjadi harapan banyak orang menjadi kenyataan.

Selama ini rekrutmer Pengawas Sekolah ditangani langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara teknis dilaksanakan oleh LP2KS ( Lembaga Pembinaan Kepala Sekolah ) dan LPMP ( Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ). Dua lembaga ini yang berada di garda terdepan dan paling bertanggung jawab dalam menjaga mutu lulusannya. Seleksi yang demikian rumit dan bertahap mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, dalam pelayanan dan pelatihan selama dua bulan, akan menghasilkan output yang bagus dari tahapan kegiatan tersebut. Calon – calon Pengawas melewati tahapan yang sangat ketat, dicelupkan ke kawah candradimuka yang sangat selektif. Tak sembarang orang melewatinya. Bahkan banyak calon yang menjajal kemampuan sebagai calon Pengawas Sekolah, akhirnya memilih lempar handuk, karena tanjakan terjal yang harus dilalui untuk mendapatkan sepotong sertifikat Calon Pengawas Sekolah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginginkan proses penjaringan dan penjaringan berlangsung secara objektif berkualitas.

Pada kenyataanya, rekrutmen Pengawas Sekolah, diikuti oleh figur –figur terbaik   dengan latar belakang kepala sekolah yang cukup berprestasi. Jika perlu adanya tudingan dengan adanya pengawas pendidikan malah amburadul, tentu perlu pembuktian yang akurat, butuh data yang valid, sehingga sebuah pernyataan tidak menggunakan pendekatan bumi hangus dan membabi buta. Diperlukan pemilahan dan pemilihan dalam mengkritisi sebuah permasalahan.

Secara bersamaan, Indra Charismiaji beralasan penghapusan Pengawasan Sekolah karena Indonesia masih kekurangan guru. Guru dan Kepala Sekolah yang berprestasi  biarlah menjadi guru tidak usah menjadi Pengawas Sekolah. Ada ambiguitas dalam hal ini. Pada satu sisi karena alasan pendidikan amburadul, pada sisi lain karena adanya kekuarangan guru.

 Pada saat ini pemerintah tengah mengembangkan formula bahwa Pengawas Sekolah tidak lagi dipersepsi sebagai polisi pendidikan. Format baru yang dikembangkan adalah kehadiran seorang Pengawas Sekolah yang lebih ditujukan kepada pembimbing dan pembinaan, bukan menghukum dan memberi sanksi. Persepsi masa lalu yang memosisikan Pengawas Sekolah untuk mencari – cari kesalahan dan kekurangan   guru telah berubah total. Agar persepsi Pengawas Sekolah tidak dianggap sebagai polisi pendidikan, mungkin diperlukan kata yang lebih tepat dan kontektual.

Dalam praktiknya, Pengawas Sekolah lebih banyak menghadirkan pembinaan dan pembimbingan kepada para guru dan kepala sekolah ketika dalam supervisi bertemu banyak hal yang segera didiskusikan. Dalam supervisi akademik, seorang Pengawas Sekolah bisa mendapatkan temuan dalam pembelajaran seorang guru. Atau ada sesuatu yang inspiratif dan inovatif, sehingga perlu dikembangkan kepada guru lain. disinilah urgensi kehadiran Pengawas Sekolah sebagai Pembina dan tempat bertanya bagi para guru.

Lahirnya PP 57/2021, tentan Standar Nasional Pendidikan yang tidak secara tegas menjelaskan jabatan Pengawas Sekolah memberikan celah terjadinya diskusi dan perdebatan. Dalam pasal 30 tidak menjelaskan secara terang benderang tentang tugas –tugas kepengawasan. Disana tidak secara ekplisit menjelaskan tentang adanya  peran Pengawas. Dalam pasal 30 ayat 3 menjelaskan bahwa pengawasan dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh : 1. Kepala Satuan Pendidikan  2. Pemimpin perguruan tinggi 3. Komite Sekolah/Madrasah 4.Pemerintah pusat,dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 30 ayat 3 tidak secara eksplisit menjelaskan tentang tugas kepengawasan yang ditangani oelh Pengawas Sekolah. Bisa jadi peluang untuk memberikan tugas kepengawasan kepada Pengawas Sekolah ada pada frase Pemerintah pusat,dan/atau pemerintah daerah. Bisa jadi Pengawas yang sudah  ada sekaligus sebagai representasi dari pemerintah daerah, atau mendapat penugasan dari pemerintah daerah. Menurut Catur Nurrohman Oktavian, Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian PB PGRI, bahwa dalam pasal tersebut sudah inklud tugas kepengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Disinilah para Pengawas Sekolah bisa menarik nafas panjang, sebab kegaduhan dihapusnya jabatan Pengawas tidak benar adanya.

Pengawas adalah Jabatan puncak karier seorang guru. Jika Pengawas dihapus, maka karier puncak seorang guru berhenti sampai Kepala Sekolah. Ada kesan pengebirian jati diri seorang guru. Padahal fakta di lapangan, banyak guru yang bisa melompati logika – logika normal. Jika selama ini karier puncak seorang guru adalah Pengawas Sekolah, ternyata hingga detik ini sejarah mencatat banyak guru yang menjadi Kepala Desa,  Camat, Bupati, Kepala Dinas, dan Gubernur, hingga menjadi politisi.

Maka mendelete posisi Pengawas Sekolah sama dengan tidak memberikan apresiasi yang memadai kepada para guru untuk berkarier. Tak bisa dipungkiri, seorang pengawas berprestasi, berangkat dari Kepala Sekolah berprestasi. Demikian pula Kepala Sekolah berprestasi dari guru – guru berprestasi. Jika Pengawas Sekolah dihapus, beban berat Kepala Sekolah menanti.

 

*Penulis adalah Praktisi Pendidikan di Bondowoso

 

Kepahlawanan OPS Yang Terlupakan

 

Oleh : Dimasmul Prajekan*

 

            Menyoal tentang OPS ( Operator Sekolah ) yang ada saat ini, adalah persoalan lama yang senantiasa terlepas dari sorotan kamera, dan sunyi dari perbincangan di meja – meja diskusi. Luput dari pemberitaan media arus utama Indonesia. Selain jabatan ini kurang terasa genit untuk diviralkan, tak banyak orang tahu tentang urgensi posisi ini.

Sementara peran dan tanggung jawabnya begitu menggunung dalam persoalan akurasi data di dunia pendidikan kita. Ia seperti tidak terlalu penting dalam peta pendidikan karena tak nampak di permukaan, tapi sumbangsihnya terhadap input dan penyelesaian data tak mudah dikesampingkaan. Ia baru akan menjadi sangat penting jika segala detail persoalan update data harus segera diselesaikan.

Operator Sekolah ibarat manusia yang tak jelas jenis kelaminnya. Operator Sekolah mengalami proses ambiguitas. Disebut Operator Sekolah kadang ia mengajar, menjadi guru, begitu gagah berdiri di depan peserta didik, mengisi ruang – ruang kelas ketika tak ada satupun guru ASN yang menyapany. Mengajar akhirnya menjadi sebuah panggilan jiwa, disaat kekurangan tenaga pendidik jelas - jelas terbentang di depan mata. Siapa tega menyaksikan anak – anak didik  gaduh, riuh, dan tak terurus karena tak ada guru yang memandu. Disanalah kepahlawanan Operator Sekolah tumpah seketika. OPS masuk kelas? Kenapa tidak.  Secara yuridis, para Operator Sekolah mayoritas lulusan dari FKIP. Wajar jika ia tergerak untuk turun gunung saat bencana kekurangan guru terus melanda.

Pada detik bersamaan, OPS menjadi tulang punggung penyelesaian data di sekolah. Seluruh detail persoalan data ada ditangannya. Dari Dapodik ( Data Pokok Pendidikan ), Siharka, Mahameru, Sibaper, menjadi makanan siap saji setiap hari. Dengan semangat yang menyala – nyala, ia bisa menyulap malam menjadi siang. Malam harus begadang, berselancar di jagat maya menunggu sinyal untuk segera lancar. Padatnya lalu lintas dalam dunia internet, membuat laskar OPS harus rela mengantri dan bersabar sampai pagi. Belum lagi ketika permintaan data datang secara tiba – tiba, para laskar OPS tak lagi bisa menunda. Ia harus berjibaku, berjuang antara hidup dan mati menjadi pejuang penyelamat data sekolah. Akurasi dan validitas data ada di  pundaknya. Kerja – kerja heroik, dengan semangat tempur yang luar biasa, selalu ditunjukkan oleh OPS.  Jika Kabupaten Kota mendapatkan anugerah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), salah satu peran yang tak tergantikan adalah Operator Sekolah. Ia menjadi invisible hand ( tangan tak terlihat ) dalam sebuah keberhasilan. Ia ibarat sepotong atap yang mampu mengamankan kebocoran sekolah dari hujan deras dan kepanasan. Jika sepotong atap itu retak, airpun menetes, lama –lama banjir seisi kantor akan turut berantakan. Disanalah urgensi peran OPS sangat terasa, sebagai sukarelawan penyelamat data.

Operator Sekolah yang bernaung dibawah organisasi FOPPSI ( Forum Operator Sekolah Seluruh Indonesia ) saat ini menjadi sebuah wadah berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi, sekaligus sebagai wadah perjuangan nasib para Operator Sekolah. Seiring dengan berjalannya waktu, para OPS seringkali mendiskusikan tentang nasib dan hari esoknya. Wajar dan manusiawi karena bagaimanapun OPS adalah manusia yang butuh memanaskan tungku dapur dan memenuhi keperluan hidup.

Secara jujur, peran OPS ada dan dibutuhkan, sementara formasi dan peluang rekrutment belum pernah dipetakan. Ketika rekrutmen CPNS dan PPPK kemarin, tak ada satupun OPS yang terekrut disana. Hal ini bermula karena tidak ada satupun policy yang mendorong diadakannya OPS di sekolah, khususnya di lembaga pendidikan dasar. Nama OPS belum begitu seksi  berbanding lurus dengan masa depan dan harapan hidup sejahtera yang belum juga pasti. OPS terlanjur menjadi tenaga yang dibutuhkan, tapi masa depannya selalu dinafikan.

Kita tak pernah membayangkan, sekolah modern dengan fasilitas yang serba wah, internet yang memadai, personal computer sesuai standar pelayanan minimal, bahkan ruang laboratorium teknologi informasi, disediakan untuk memberikan pelayanan optimal di dunia pendidikan. Pada sisi ini, keseriusan pemangku kebijakan, bisa dibilang cukup kuat. Interes pemerintah merespon era teknologi informasi sudah tepat sasaran. Sekolah – sekolah afkin ( afirmasi kenerja ) mendapatkan proyek tabletisasi. Sekolah diguyur dengan pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mengimbangi era digitalisasi yang begitu masif.

Kekuatan program ini sejatinya perlu diimbangi oleh program pengadaan tenaga handal yang akan mengoperasikan perangkat. Pada sisi ini kita masih lemah. Pengadaan perangkat yang belum diimbangi oleh kekuatan sumber daya manusia yang ada dibelakangnya, akhirnya, akan menjadi barang rongsokan. Oleh sebab itu mengapa organisasi profesi PGRI memperjuangkan diajarkannya kembali Mata Pelajaran TIK ( Teknologi Informasi dan Komputer ). Salah satu alasannya adalah memberikan bekal pengetahun dasar tentang Teknik Informatika.

Maka urgensi persoalan adalah bagaimana pengadaan tenaga Operator Sekolah? Selama ini kita abai terhadap profesi Operator Sekolah. Saya tahu persis bagaimana semangat merah putih, jiwa kepahlawanan senantiasa ditunjukkan para OPS pada momen – momen penting yang menyita perhatian. Ketika ada pembinaan dari lembaga – lembaga terkait seperti Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan BPK, tentu yang terdepan menghandel tugas – tugas operasional penyelesaian dan akurasi data, pasti OPS.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah peluang masa depan itu berpihak kepadanya? Saya tidak terlalu yakin, jika masa depan cemerlang itu milik para Operator. Sebab ketika policy maker tidak memberi celah untuk menggeretnya menjadi CPNS atau PPPK maka kapanpun nasib OPS akan tetap menggantang asap.

Interes kita pada persoalan ini adalah mendorong eksekutif dan legislatif untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada masa depan Operator Sekolah. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah bisa memberikan Surat Tugas, agar profesi mereka merasa diapresiasi. Kedua,  OPS mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten, berdasar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Ketiga, bagi OPS yang berstatus PTT agar bisa diperjuangkan untuk mendapatkan NUPTK atau Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan .

Mengacu kepada Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 yang mengatur tentang pengadaan Tenaga Adminstrasi Sekolah masih stagnan. Padahal salah satu isinya menyebutkan sekolah –sekolah yang memiliki 6 ( enam ) rombongan belajar ( rombel ) dapat diusulkan untuk pengadaan Tenaga Administrasi. Akan tetapi hingga saat ini masih terjadi inkonsistensi terhadap regulasi ini. Realitas di lapangan belum ada satupun di pendidikan dasar ( khususnya Sekolah Dasar ) yang memiliki tenaga adminstrasi.

Jika regulasi ini dimekarkan, maka Operator Sekolah ( OPS ) akan tercover di dalamnya. Selama ini tugas –tugas administrasi Sekolah Dasar dihandel langsung oleh Kepala Sekolah. Disinilah terjadi overlapping pada tugas dan peran Kepala Sekolah begitu luar biasa. Beberapa sekolah ada yang secara suka rela dan mandiri membiayai tenaga OPS. Itupun masih jauh dari harapan yang ideal sebagai tenaga yang profesional.

Meretas peta jalan pendidikan Indonesia menuju 2035, menjadi momen penting saat ini untuk menerjemahkan Permendiknas 24 tahun 2008 dalam pengadaan tenaga administrasi ( Operator Sekolah ). Kalau tidak, kita tidak akan pernah mengalami profesionalitas administrasi pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Menyadari kepahlawanan Operator Sekolah yang terlupakan, tiba waktunya untuk memuliakannya dengan meningkatkan digit kesejahteraan sesuai harapan. Insyaallah kita bisa!

 

*Penulis adalah Praktisi Pendidikan dan Ketua PGRI Kabupaten Bondowoso

Makrifat Cinta Pemimpin Kita

 

Oleh : Dimasmul Prajekan*

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya merealisasikan Program vaksinasi sinovac secara nasional. Ia sekaligus menjadi orang pertama yang mendapat giliran untuk divaksin. Kemudian diikuti oleh very importan person negeri ini. Panglima TNI, Menteri Kesehatan, Ketua Umum PB PGRI, Prof.Dr.Unifah Royidi,M.Pd, menjadi rombongan yang mendapat jatah vaksin. Ada lagi 5 artis dan influencer seperti Raffi Ahmad, Ariel Noah,  Dokter Tirta, dan Bayu Skak, bergabung dalam gerbong awal kegiatan nasional ini.

Menarik untuk disimak, dibalik kehadiran sederet nama besar, ada makna tersirat yang bisa ditangkap. Ada semangat baru untuk segera keluar dari jerat - jerat kematian yang menghantui. Kendati belum semua elemen menerima kehadiran vaksin sinovac, tapi dengan munculnya beberapa nama yang merepresentasikan profesinya, bisa menarik gerbong pengikut dibelakangnya.

Efikasi vaksin 65,3 % sudah melampaui dari standar minimal yang dipatok EUA ( Emergency Use Authorization ) dari BPOM  RI. Inipun sudah mewakili sebuah ikhtiar kolektif yang luar biasa untuk segera terlepas dalam sebuah permasalahan mondial. Kehadiran public figure dalam ruang – ruang kosong yang butuh pencerahan, sangat membantu untuk keberhasilan sebuah program. Ada kecernderungan setiap anak manusia untuk mengikuti panutannya, mengikuti idolanya.

Pemerintah begitu care dengan ketidaknyamanan ini, menunjukkan peran maksimalnya dengan memberi contoh pada rakyatnya. Sebelum masyarakat mendapat giliran vaksinasi, maka Presiden Jokowi menjadi uswah hasanah ( teladan yang baik ). Sebelum guru – guru berada pada barisan antrian panjang, Ibunda Unifah, pasang badan untuk meyakinkan para guru. Dengan bergabungnya Raffi Ahmad, paling tidak mewakili dunia hiburan, juga siap menerimanya.

Saya haqqul yakin ini dilakukan dengan kesungguhan bukan membangun pencitraan, tapi benar – benar ingin menyelesaikan krisis bangsa yang kian menganga. Secara psikologis, sikap Jokowi akan menurunkan tensi kegalauan masyarakat. Cukup bijak, jika sebelum mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, Presidenlah yang pertama kali melakukannya. Maka dengan pemberian contoh nyata Sang Presiden, akan mempersempit ruang kegagalan terhadap gerakan vaksinasi sinovak ini. Inilah initisari pendidikan keteladanan.

Keberhasilan pendidikan di Indonesia, dimulai dari konsistensi yang mendalam bagi setiap pelaku pendidikan, khususnya guru dan tenaga kependidikan, terhadap apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Idealnya hal ini dimulai dari pribadi - pribadi yang kemudian dilakukan secara masif dan menyeluruh, ibdak bi nafsik ( mulailah dari diri sendiri ). Sepotong keteladanan akan mampu mengalahkan segerobak kata. Sebagai akumulasi sikap dan tingkah laku, keteladanan akan terpatri dari sikap mutakhirnya dalam menentukan tindakan. Keteladanan adalah makrifat cinta yang menembus batas, ketika sektarian dibangun dibangun di atas sendi – sendi yang rapuh.

Disinilah pendidikan akan bermakna sebagai media untuk menyemai dan mentransformasikan keilmuan, sedangkan varitas unggulnya adalah keteladanan. Dalam sejarah panjang berdirinya Republik Indonesia, keberhasilan perjuangan founding father berhulu dari keteladanan. Ketika keteladanan tercerabut dari medianya, ia akan kering dan mati. Keberhasilan pendidikan akan jauh panggang dari api.

Keteladanan adalah bahasa dakwah bil amal, yang lebih memiliki daya gigit luar biasa dibanding dengan dakwah bil lisan. Mengapa para pahlawan Indonesia memiliki banyak pengikut setia? Salah satu sebabnya, karena mampu mengedepankan keteladanan, menyatukan antara kata dan perbuatan. Demikian juga mengapa para alim bisa bersemayam di hati umat ? Karena yang ditunjukkan adalah ketulusan yang diterjemahkan dalam perjuangan hidup keseharian jauh dari kepura –puraan. Seorang Kyai pantang berkata dusta atau hanya memupuk citra semata. Tidak. Rata - rata mereka mendedikasikan kemampuannya dalam wujud amal nyata. Karakter yang hidup yang biasanya dibingkai cantik dan diikuti oleh para mengikutnya.

Beberapa hari yang lalu seorang guru mengirim usulan lewat WA secara japri yang meminta PGRI untuk ikut menolak jika guru - guru divaksin sinovac. Dia mengatakan sudah banyak vaksin yang diujicobakan, hasilnya malah berdampak buruk pada korban. Mendengar usulan tersebut, saya jawab, bahwa usulan ini akan diinventarisasi. Terus terang saya tidak bisa serta merta menjawab. Saya berjanji akan menyuarakannya.

Berselang beberapa hari, sesuai rencana, pemerintah meluncurkan kegiatan vaksinasi secara nasional. Sebagai ikhtiar untuk memangkas mata rantai penyebaran civid 19 yang mera merona. Secara pribadi saya cukup gembira, manakala Presiden Indonesia, Joko Widodo,  siap divaksin. Diikuti orang - orang penting lainnya, seperti Menteri Kesehatan, Panglima TNI, bahkan Ketum PB PGRI, Prof.Dr.Unifah Rosyidi turut bergabung dalam vaksinasi sinovak ini. Deretan ini kian memanjang dengan bergabungnya para seleb dan tokoh –tokoh nasional.

Kehadiran simbol - simbol kenegaraan dan ikon dunia  hiburan dalam program nasional seperti itu akan mampu  menenangkan masyarakat Indonesia. Dengan pemberian contoh nyata sebagai upaya mempercepat penghentian penyebaran covid 19 sedikit banyak akan mengurangi kegalauan masyarakat, yang selama ini dihantui pikiran yang tidak - tidak.

Ketika seorang Presiden RI dengan kesadaran penuh, lambat laun kekhawatiran pada sebagian masyarakat akan segera hilang. Apalagi dukungan kompinen masyarakat terus bertambah, paling tidak dukungan mengalir dari dua ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah. Demikian pula MUI telah mengeluarkan rekomendasi, bahwa vaksin sinovac adalah sehat dan halal.

Pada sebagian masyarakat masih enggan dan khawatir untuk divaksin. Resistensi terhadap vaksin impor ini sebagai sebuah kewajaran karena trauma dengan kejadian vaksinasi yang berakibat fatal. Memang perlu waktu untuk meyakinkan semua elemen. Pada satu sisi pemerintah bisa membenahi teknik pemberian vaksin, pada sisi lain masyarakat akan menimbang – nimbang baik buruknya adanya vaksin.

Dalam hal ini pemerintah berada dalam situasi dilematis. Maju kena mundur kena. Maju akan berhadapan dengan penolakan sejumlah kalangan, jika mundur, keadaan semakin parah dan tidak mendapatkan jawaban yang menenangkan. Alih - alih menenangkan, penyebaran covid 19 tidak pilih kasta dan martabat. Dari ruang kantor mewah hingga ke area kumuh dan kotor, mulai terbangun kluster baru.

Gerakan vaksinasi nasional ini sebagai salah satu pintu keluar, sebelum mendapatkan jawaban lain yang lebih sempurna. Ketika covid 19 sebagai public enemy, menumpasnya sejatinya tidak hanya diserahkan pada pundak pemerintah semata. Semua elemen bangsa ini harus berjibaku untuk  bisa keluar dari zona pandemi yang mengerikan ini. Setiap elemen bangsa perlu memposisikan diri sebagai problem solver. Kita bersyukur, pemerintah kita sudah mengelontorkaan trilyunan dana untuk pengadaan vaksin impor ini.

Maka turun gunungnya pejabat sebagai simbol kenegaraan, ia menjadi darah segar bagi jutaan masyarakat yang menginginkan pandemi segera berakhir. Campur tangan kekuasaan dalam menyelamatkan jutaan jiwa selain sebagai kewajiban, hal ini akan menjadi jalan tol menuju kehidupan yang lebih tenang dan menjanjikan. Demikian pula ketika Unifah Rosyidi mewakili guru dan dunia pendidikan, paling tidak akan meruntuhkan kegalauan yang masih menyelinap di setiap hati para guru. Kecintaan para pemimpin kepada rakyat dan pengikutnya, adalah kedalaman makrifat dalam menterjemahkan tanda – tanda kekuasaan Tuhan di semesta jagat raya. Adakah vaksinasi sinovac ini merupakan akhir dari era pandemi ? Wallahu a’lam. Manusia hanya wajib berikhtiar, sedang keberhasilan ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pelantikan Pengurus Terpilih. PGRI Kabupaten Bondowoso, Masa Bakti 2020 - 2025

 

 

Prokon Pembelajaran Tatap Muka

Oleh : Dimasmul Prajekan*

           Ada perasaan senang bercampur waswas pada sebagian masyarakat dan orang tua, tatkala pemerintah mengumumkan tentang diperkenankannya pembukaaan sekolah dengan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 nanti. Bergembira karena terlalu lama bagi orang tua menjadi pendamping setia anak – anak mereka sendiri, dengan teknik pembelajaran seadanya, mereka menjadi guru untuk anak – anak tercintanya. Pada sisi lain, ia merasakan kegamangan dan rasa waswas yang tak kerkesudahan, jika pembelajaran tatap muka benar – benar diselenggarakan. Sebab tumbangnya para korban yang terpapar setiap saat selalu mengalami tren kenaikan.

Memang tidak mudah bagi para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah untuk memberikan izin membuka sekolah dalam keadaan penularan covid-19 yang kadang datang tak diundang. Apalagi dengan fenomena baru, orang tanpa gejalapun bisa terpapar virus yang mematikan itu. Maka sebagai bentuk kehati – hatian pemerintah, tidak serta merta memberikan izin membuka sekolah dengan pembelajaran tatap muka. Sekolah – sekolah di bawah naungan pemerintah provinsipun seperti SMA/SMK, beberapa kali melakukan uji coba untuk kegiatan tatap muka, tapi pada akhirnya memilih untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.

Jika pemerintah memberi sinyal untuk membuka sekolah dengan pembelajaran tatap muka, tentu dengan berbagai pertimbangan, beberapa syarat protokol kesehatan harus diterapkan, seperti menjaga jarak 1,5 M, mencuci tangan dengan sabun dan alir mengalir, dan wajib memakai masker. Demikian pula dengan segala kesiapannya. Siap izin dari Pemda, Kepala Sekolah, dan orang tua mewakili Komite Sekolah. Kalau salah satunya tidak berkenan, jangan harap akan terselenggara pembelajaran tatap muka. Pembelajaran akan kembali kepada moda dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh.

Permasalahan mendasar adalah hingga saat ini keadaan masih fluktuatif dalam persoalan penularan covid -19. Pekan kemarin, sehari mencapai 8.369 kasus positif covid 19. Hal ini membuktikan keadaan belum bisa diprediksi kapan covid - 19 akan berakhir. Buru - buru mau berakhir,  justru sebaliknya, peta dan data memperlihatkan kian melonjaknya penularan dari hari - hari sebelumnya. Beberapa daerah yang semula hijau, mendadak berubah kuning bahkan merah.

Saat ini jumlah yang terpapar covid sudah merambah ke semua lini kehidupan. Klaster - klaster baru muncul secara tiba –tiba. Setiap orang yang cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan, telah memberi peluang tertularnya covid - 19, dan membuka klaster baru. Bahkan orang - orang yang terdepan dalam penanganan covid -19 seperti dokter dan perawat, harus menjadi korban yang ke sekian kalinya dalam peta penularan covid -19, karena interaksi dengan korban terpapar yang tak terhindarkan lagi.

Sementara itu dunia pendidikan, Mendikbud Nadiem Makarim sudah menyalakan lampu hijau, pembelajaran tatap muka akan dimulai Januari 2021. Statemen ini diberikan setelah keluarnya SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid -19, dan adanya kesamaan persepsi tentang covid-19 itu sendiri. Adapaun yang melatarbelakangi dikeluarkannya SKB 4 Menteri itu, setelah mencermati kondisi yang memungkinkan untuk menerapkan kegiatan pembelajaran tatap muka. Tidak sebatas itu, berbagai kesiapan harus menjadi prasyarat dimulainya pembelajaran tatap muka, siap Pemdanya, siap infrastrukturnya, siap gurunya, siap Komite Sekolahnya, dan siap peserta didiknya.

Para pihak yang mendukung dibukanya kembali pembelajaran tatap muka, didasarkan pada fakta dan realita, anak - anak ketika ada di rumah, ternyata waktu - waktu belajarnya lebih banyak dimanfaatkan untuk bermain dengan teman sebayanya. Ada kecenderungan anak - anak terjebak dalam kerumunan - kerumunan kecil di luar rumah tanpa mematuhi protokol kesehatan. Pada sisi lain, orang tua sebagai pendamping belajar anak sudah merasakan boring total, tidak bisa memaksimalkan kesempatan belajar anak karena keterbatasan penguasaan ilmu mendidik. Bahkan perasaan jenuh terus bergelayut di dalam benak orang tua untuk menjadi pendamping yang baik sekaligus sebagai guru yang dicintai. Para ibu sudah dapat menyimpulkan sendiri, ternyata begitu sulit menjadi guru yang ideal.

Pada saat bersamaan, munculnya analisis pembelajaran jarak jauh yang dianggap kurang efektif, menjadi pendorong dilaksanakannya gagasan pembelajaran tatap muka. Saya sempat melakukan pengamatan kecil - kecilan selama pandemi berlangsung. Mencari tahu tentang pembelajaran yang digunakan di beberapa sekolah dan beberapa orang guru. Kegiatan begitu variatif. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan lebih memilih menggunakan pembelajaran moda daring. Sementara sekolah yang berada di pelosok desa cenderung menggunakan moda luring ( luar jaringan ), dengan membentuk kelompok - kelompok kecil 3-5 anak.

Pilihan penggunaan moda daring, bagi sekolah perkotaan karena didukung oleh cultur komunikasi baru yang memaksa orang - orang kota merespon era android yang begitu masif,         dan terelakkan lagi. Strata kehidupan masyarakat kota secara ekonomi mulai beranjak mapan dan memungkinkan untuk memegang android. Mau tidak mau menjadikan gawai sebagai sebuah kebutuhan sekaligus bagian dari life style seseorang. Bahkan bagi yang berpunya, setiap anggota keluarga sudah memiliki sendiri – sendiri.

Lain halnya dengan guru di pelosok desa. Mereka sebagian besar, pasrah memilih pembelajaran dengan moda luring ( guru kunjung ). Mereka rela berjibaku dengan setuasi yang memaksanya harus berkeliling mengunjungi beberapa kelompok di tempat berbeda. Itupun harus melintasi hutan belantara, jalan setapak, untuk sampai di tempat tujuan. Ketika berjumpa dengan anak – anak, rasa senang dan bangga tercermin dari wajahnya yang sumringah. Sebab mengalirkan ilmu secara langsung kepada anak – anak jauh lebih indah dibandingkan pembelajaran hanya melalui android. Kehangatan komunikasi secara langsung mengubur lelahnya perjalanan dari rumah ke sekolah.

Dalam setuasi covid -19 yang terus merangkak naik, mungkinkah kita membuka Pembelajaran Tatap Muka pada Januari 2021?  Jika yang dimaksud dengan pembelajaran tatap muka penuh sebagaimana pada pembelajaran normal sebelum covid -19 berlangsung, yang jelas sangat tidak mungkin. Saya tidak terlalu yakin kalau waktu kurang dari satu bulan ini covid - 19 ini akan segera pergi. Akan tetapi jika yang dimaksud pembelajaran tatap muka dengan sifting yang jelas dan terukur, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, setiap sekolah punya termogun, setiap siswa menyiapkan hand sanitizer, mungkin masih ada celah untuk dilakukan. Jika tidak, alangkah baiknya kita tidak terburu – buru melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita yakin, niat baik, harapan baik saja tidak cukup. Perlu ikhtiar  dengan cara – cara yang baik. Maka memaksakan pembelajaran tatap muka dalam setuasi yang kurang tepat, akan melahirkan dampak yang sangat berbahaya. Menghindari mudhorot yang terjadi jauh lebih penting dibanding mendapatkan manfaat yang hanya sekelumit.

Akan tetapi jika yang dimaksud pembelajaran tatap muka dengan membentuk kelompok –kelompok kecil dan sifting yang terukur dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tentu menjadi solusi cerdik dalam menerapkan pembelajaran yang hilang selama ini. Hal ini akan menjadi jawaban sementara dalam menghilangkan dahaga dalam mendidik anak. Jika fluktuasinya terjadi setiap detik, terjadi penurunan penularan yang sangat drastis, bisa jadi pembelajaran tatap muka penuh akan dilaksanakan.

Kita meyakini pemerintah daerah termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Provinsi, akan sangat hati - hati dalam menerbitkan sebuah kebijakan terkait pembukaan pembelajaran tatap muka. Dalam persoalan penerapan pembelajaran tatap muka, Mendikbud Nadiem Makarim sebenarnya sudah jelas memberikan rambu - rambu kebijakan. Jika ada salah satu orang tua  masih keberatan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, maka pihak sekolah tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakannya. Kita boleh bercermin kepada negera Jerman yang mencoba membuka pembelajaran tatap muka. Setelah pembelajaran berjalan satu minggu, banyak siswa yang terpapar covid – 19. Ini yang tidak boleh terjadi.

*Penulis adalah Ketua PGRI Kabupaten Bondowoso dan Anggota Dewan Redaksi Majalah Suara Guru